-
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INFORMASI UNTUK MEMPERKUAT SISTEM HUKUM INDONESIA: KOLABORASI DITJEN PP DAN KEMENTERIAN LEGISLASI KOREA SELATAN
-
PEMENUHAN DATA DUKUNG LAPORAN SEMESTER I PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024
-
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PIDANA DAN DATABASE SEBARAN PIDANA DI INDONESIA, ICJR SERAHKAN DOKUMEN HASIL KERJA SAMA
-
PENGUATAN SDM HUKUM: DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BRI JALIN KERJA SAMA STRATEGIS
-
PENTINGNYA SINERGITAS DALAM KEMAJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
-
PENYUSUNAN REVISI BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
-
PERSIAPAN JOINT COORDINATING COMMITTEE TAHUN 2024
-
PERSIAPAN PEMILIHAN KANDIDAT PEGAWAI TELADAN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2024
-
SI DULI DAN UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH PUNGLI
-
SOSIALISASI ANTIKORUPSI: LANGKAH KONKRIT MENUJU BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
-
SOSIALISASI APLIKASI INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
-
THIRD JOINT COORDINATING COMMITTEE (JCC)
-
TIM AHLI PMC KUNJUNGI DITJEN PP, BAHAS PENYELESAIAN TAHAP BPR DAN ISP
-
TINGKATKAN KOMPETENSI PERANCANG DAERAH, DJPP DAN JICA GELAR BIMTEK NASIONAL BAGI PERANCANG
-
TONGKAT ESTAFET KEPEMIMPINAN BERALIH, DITJEN PP SIAP HADAPI TANTANGAN BARU
-
TRAINING OF TRAINER PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI PENGAJAR
-
WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





