-
RAKER PEMERINTAH DENGAN DPR RI MENGENAI RUU TENTANG RPJP NASIONAL 2025-2045
-
RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
-
RAPAT LANJUTAN RUU PENYESUAIAN PIDANA: WUJUDKAN KEPASTIAN DAN KESELARASAN HUKUM
-
RAPAT VIRTUAL: PEMERINTAH BAHAS PEMBENTUKAN SATGAS CEGAH PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER
-
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2024: EVALUASI DAN KILAS BALIK KINERJA DITJEN PP UNTUK PERBAIKAN KINERJA 2025
-
REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI TIGA ATURAN HUKUM PIDANA YANG BARU
-
REVISI UU TNI DISAHKAN, PERKUAT PERAN TNI DALAM DINAMIKA KEAMANAN NASIONAL
-
RPERPRES ETIKA AI DIGODOK, DJPP PASTIKAN SELARAS DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
RUU EKSTRADISI RI–RUSIA DISEPAKATI, SIAP MASUK PEMBAHASAN TINGKAT II
-
RUU KKS MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025, BSSN DAN FH UNPAD AUDIENSI DENGAN DIRJEN PP
-
RUU KUHAP DISOSIALISASIKAN: FONDASI BARU HUKUM ACARA PIDANA SIAP DITERAPKAN 2026
-
RUU POLRI MASUKI TAHAP PANJA, DJPP KAWAL HARMONISASI DAN PENGUATAN REFORMASI KEPOLISIAN
-
RUU PSDK Menuju Regulasi Berkeadilan, DJPP Gelar Rapat Pembahasan DIM
-
SATU JAM BERSAMA DIRJEN PP
-
SEMINAR NASIONAL SOROTI PENTINGNYA PENINGKATAN KEPATUHAN HUKUM DI INDONESIA
-
SEMINAR RUU KEPAILITAN BERSAMA JICA BAHAS PENGUATAN KERANGKA KEPAILITAN LINTAS BATAS
-
SILATURAHMI KABINET MERAH PUTIH: MENTERI HUKUM TERIMA KUNJUNGAN MENTERI PERINDUSTRIAN
-
SINERGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN REGULASI, DJPP TERIMA AUDIENSI DITJEN DIKTI BAHAS RANCANGAN PERPRES PENDIDIK KLINIS
-
SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PIDANA DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA
-
SOSIALISASI RANCANGAN PERPRES KEPATUHAN HUKUM: DORONG KUALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





