-
PERKUAT REGULASI BERBASIS BUKTI, DJPP BEKERJASAMA DENGAN UK EMBASSY GELAR TRAINING OF TRAINER REGULATORY IMPACT ASSESSMENT DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
-
PERKUAT SINERGI LINTAS K/L, DJPP DUKUNG PERCEPATAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH
-
PERKUAT SINERGI, DUA DIREKTORAT JENDERAL TEKEN KERJA SAMA HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
-
PERKUAT SINKRONISASI REGULASI, DITJEN PP TERIMA AUDIENSI KEMENKO KUMHAM IMIPAS
-
PERSONAL BRANDING ASN, TINGKATKAN PROFESIONALISME ASN DI ERA DIGITAL
-
PIMTI DITJEN PP HADIRI PENYAMBUTAN MENTERI & WAKIL MENTERI DI GRAHA PENGAYOMAN
-
PISAH SAMBUT MENTERI HUKUM DAN HAM: YASONNA H. LAOLY SERAHKAN JABATAN KEPADA SUPRATMAN ANDI AGTAS
-
PNBP NAIK, KINERJA MENINGKAT, KEMENTERIAN HUKUM PRIORITASKAN PROGRAM UTAMA PRESIDEN PRABOWO
-
RAKER PEMERINTAH DENGAN DPR RI MENGENAI RUU TENTANG RPJP NASIONAL 2025-2045
-
RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
-
RAPAT LANJUTAN RUU PENYESUAIAN PIDANA: WUJUDKAN KEPASTIAN DAN KESELARASAN HUKUM
-
RAPAT VIRTUAL: PEMERINTAH BAHAS PEMBENTUKAN SATGAS CEGAH PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER
-
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2024: EVALUASI DAN KILAS BALIK KINERJA DITJEN PP UNTUK PERBAIKAN KINERJA 2025
-
REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI TIGA ATURAN HUKUM PIDANA YANG BARU
-
REVISI UU TNI DISAHKAN, PERKUAT PERAN TNI DALAM DINAMIKA KEAMANAN NASIONAL
-
RPERPRES ETIKA AI DIGODOK, DJPP PASTIKAN SELARAS DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
RUU EKSTRADISI RI–RUSIA DISEPAKATI, SIAP MASUK PEMBAHASAN TINGKAT II
-
RUU KKS MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025, BSSN DAN FH UNPAD AUDIENSI DENGAN DIRJEN PP
-
RUU KUHAP DISOSIALISASIKAN: FONDASI BARU HUKUM ACARA PIDANA SIAP DITERAPKAN 2026
-
RUU PSDK Menuju Regulasi Berkeadilan, DJPP Gelar Rapat Pembahasan DIM
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
