-
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
-
DJPP PERKUAT PEMBARUAN HUKUM NASIONAL, BAHAS ISU REVISI KUHPER BERSAMA FH UNSRI
-
DJPP SOSIALISASIKAN SOP PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN FITUR BARU APLIKASI SINERGI
-
DJPP TEGASKAN KOMITMEN REFORMASI TATA KELOLA PERUM PNRI MELALUI REVISI PP 72/2012
-
DJPP TINGKATKAN KAPASITAS PERANCANG PUU LEWAT FORUM PENDALAMAN MATERI
-
DORONG PARTISIPASI PUBLIK, PENYUSUNAN DIM RUU KUHAP JARING MASUKAN DARI TENAGA AHLI
-
DPR RI SAHKAN PROLEGNAS PRIORITAS 2025 DAN RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA
-
DPR RI SAHKAN RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA, PEMERINTAH SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR
-
DPR RI SAHKAN UU APBN 2026, PEMERINTAH PASTIKAN KEPASTIAN HUKUM ANGGARAN NEGARA
-
DPR RI SEPAKATI RUU PERUBAHAN UU MINERBA UNTUK DIBAHAS DI PARIPURNA
-
DPR SAHKAN REVISI UU HAJI DAN UMRAH, PEMERINTAH PERKUAT KEPASTIAN HUKUM DAN LAYANAN JAMAAH
-
DR. DHAHANA PUTRA BAHAS IMPLIKASI KUHP 2023 DI GATHERING BEASISWA EKA TJIPTA FOUNDATION
-
DUKUNG KELANCARAN MUDIK 2025, DJPP HADIRI APEL PELEPASAN MUDIK BERSAMA
-
DUKUNGAN TERHADAP PROLEGNAS RUU TNI, MENTERI HUKUM RI MENERIMA KABABINKUM TNI
-
EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN 2024, KOMISI XIII DPR RI DUKUNG KINERJA KEMENTERIAN HUKUM
-
EVALUASI PANCA PRIORITAS: MENINGKATKAN SINERGI REGULASI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
-
FGD RIA BAHAS PENYEMPURNAAN ANALISIS DAMPAK RUU PERUBAHAN UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
-
FORUM KOORDINASI DJPP DORONG KUALITAS PERATURAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH
-
Galang Dukungan Inisiasi Indonesia Tentang Royalti, Menkum Supratman Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi’an, China
-
HAKORDIA 2024, SARANA KEMENKUM KENALKAN DIRI KEPADA MASYARAKAT





