-
DJPP KAWAL PEMBAHASAN APBN 2026 DI PARIPURNA DPR
-
DJPP KEMENKUM BERPERAN AKTIF DALAM PENYUSUNAN RUU PENGESAHAN PERJANJIAN BATAS LAUT WILAYAH RI-MALAYSIA, PERKUAT KEDAULATAN MARITIM INDONESIA
-
DJPP KEMENKUM KAWAL PENGESAHAN UU POLRI: TONGGAK SEJARAH REFORMASI KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL, HUMANIS, DAN AKUNTABEL
-
DJPP KEMENKUM TARGETKAN OPTIMALISASI PEMBENTUKAN REGULASI PADA RAKER BERSAMA KOMISI XIII DPR RI
-
DJPP KEMENTERIAN HUKUM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI RESMI TEKEN KERJA SAMA PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM
-
DJPP KUKUHKAN NILAI PERSATUAN DALAM UPACARA SUMPAH PEMUDA BERSAMA EMPAT KEMENTERIAN
-
DJPP MENYELENGGARAKAN 1ST JOINT COORDINATING COMMITTEE PROYEK REFORMASI HUKUM INDONESIA–JEPANG
-
DJPP PERKUAT AKSESI KONVENSI INTERNASIONAL MELALUI KONSINYASI PENYUSUNAN RPERPRES PENGESAHAN HCCH SERVICE CONVENTION
-
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
-
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
-
DJPP PERKUAT PEMBARUAN HUKUM NASIONAL, BAHAS ISU REVISI KUHPER BERSAMA FH UNSRI
-
DJPP SOSIALISASIKAN SOP PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN FITUR BARU APLIKASI SINERGI
-
DJPP TEGASKAN KOMITMEN REFORMASI TATA KELOLA PERUM PNRI MELALUI REVISI PP 72/2012
-
DJPP TINGKATKAN KAPASITAS PERANCANG PUU LEWAT FORUM PENDALAMAN MATERI
-
DJPP TINGKATKAN KOMPETENSI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH MELALUI BIMBINGAN TEKNIS DI MAKASSAR
-
DORONG PARTISIPASI PUBLIK, PENYUSUNAN DIM RUU KUHAP JARING MASUKAN DARI TENAGA AHLI
-
DPR RI GELAR RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERSAMA PEMERINTAH
-
DPR RI SAHKAN PROLEGNAS PRIORITAS 2025 DAN RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA
-
DPR RI SAHKAN RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA, PEMERINTAH SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR
-
DPR RI SAHKAN UU APBN 2026, PEMERINTAH PASTIKAN KEPASTIAN HUKUM ANGGARAN NEGARA
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
