-
MENILIK PERAN KRUSIAL KEMENTERIAN LEGISLASI KOREA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
MENJELAJAHI PARLEMEN DAN INDUSTRI OTOMOTIF KOREA SELATAN
-
MENKUM BERTERIMA KASIH PADA PROF. ASEP, SAMBUT ERA BARU DI BAWAH KEPEMIMPINAN DHAHANA PUTRA
-
MENKUM DAN BPJS KESEHATAN BAHAS STRATEGI PERBAIKAN REGULASI JAMINAN SOSIAL
-
MENKUM DAN DJPP KAWAL REVISI PROLEGNAS 2024–2029, RUU PERAMPASAN ASET MASUK PRIORITAS
-
MENKUMHAM LANTIK JAJARAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BARU DITJEN PP
-
MENKUMHAM TANDA TANGAN TRAKTAT INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
-
MENTERI HUKUM LANTIK PEJABAT MANAJERIAL DAN NONMANAJERIAL, TEKANKAN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS
-
MENUJU ASN BERAKHLAK: BPSDM HUKUM DAN HAM GELAR WEBINAR SERIES 2 UNTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
-
NICO AFINTA RESMI JABAT SEKJEN KEMENKUMHAM
-
PARIPURNA DPR RI SETUJUI RUU PERUBAHAN KETIGA UU PATEN
-
PELANTIKAN PEJABAT MANAJERIAL, PENGUATAN UJUNG TOMBAK KEMENKUM
-
PEMBAHASAN RUU HUKUM ACARA PIDANA DIMULAI, DJPP DAMPINGI WAMENKUM DALAM RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
-
PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN UU MINERBA: PEMERINTAH DAN DPR BAHAS PENGUATAN REGULASI TAMBANG
-
PEMERINTAH DAN DPR BAHAS PERUBAHAN KETIGA UU BUMN
-
PEMERINTAH DAN DPR BAHAS REVISI UU HAK CIPTA DI ERA DIGITAL
-
PEMERINTAH DAN DPR BAHAS RUU KUHAP: 1.091 DIM DISEPAKATI TETAP, 91 DIM DIHAPUS
-
PEMERINTAH DAN DPR SEPAKATI RUU HAJI DAN UMRAH, SIAP DIBAWA KE PARIPURNA
-
PEMERINTAH MATANGKAN RPP PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN SEBAGAI BAGIAN REFORMASI KUHP
-
PEMERINTAH MATANGKAN RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN PENDEKATAN HAM DAN KEADILAN PROGRESIF
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
