-
DJPP KUKUHKAN NILAI PERSATUAN DALAM UPACARA SUMPAH PEMUDA BERSAMA EMPAT KEMENTERIAN
-
DJPP LANJUTKAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPJPH TENTANG PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI HALAL
-
DJPP MATANGKAN RPP PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, SINERGI LINTAS KEMENTERIAN DIPERKUAT
-
DJPP MENYELENGGARAKAN 1ST JOINT COORDINATING COMMITTEE PROYEK REFORMASI HUKUM INDONESIA–JEPANG
-
DJPP PERKUAT AKSESI KONVENSI INTERNASIONAL MELALUI KONSINYASI PENYUSUNAN RPERPRES PENGESAHAN HCCH SERVICE CONVENTION
-
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
-
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
-
DJPP PERKUAT KOORDINASI TINDAK LANJUT RENCANA PERCETAKAN PENGUMUMAN
-
DJPP PERKUAT PEMBARUAN HUKUM NASIONAL, BAHAS ISU REVISI KUHPER BERSAMA FH UNSRI
-
DJPP PERKUAT PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA MELALUI UJI PETIK PEDOMAN PEMBINAAN DAN FASILITASI KANWIL
-
DJPP PERKUAT SINERGI PUSAT DAN DAERAH UNTUK WUJUDKAN REGULASI BERKUALITAS
-
DJPP SOSIALISASIKAN PEDOMAN FASILITASI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA OLEH KANTOR WILAYAH
-
DJPP SOSIALISASIKAN SOP PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN FITUR BARU APLIKASI SINERGI
-
DJPP SOSIALISASIKAN TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DAN YAYASAN DALAM BNRI DAN TBNRI
-
DJPP TEGASKAN KOMITMEN REFORMASI TATA KELOLA PERUM PNRI MELALUI REVISI PP 72/2012
-
DJPP TINGKATKAN KAPASITAS PERANCANG PUU LEWAT FORUM PENDALAMAN MATERI
-
DJPP TINGKATKAN KOMPETENSI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH MELALUI BIMBINGAN TEKNIS DI MAKASSAR
-
DORONG PARTISIPASI PUBLIK, PENYUSUNAN DIM RUU KUHAP JARING MASUKAN DARI TENAGA AHLI
-
DPR RI GELAR RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERSAMA PEMERINTAH
-
DPR RI SAHKAN PROLEGNAS PRIORITAS 2025 DAN RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
