-
DJPP HADIRI RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR BAHAS RTRW DAN RDTR KABUPATEN KATINGAN DAN GOWA
-
DJPP HADIRI RAPAT PEMBAHASAN KONSEP PEDOMAN KEPATUHAN HUKUM DI BPHN
-
DJPP KEMENKUM DUKUNG PENGUATAN KAPASITAS PERANCANG PERATURAN DI KEMENTERIAN KESEHATAN
-
DJPP SELENGGARAKAN UJI KOMPETENSI TEKNIS 2025 UNTUK PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SELURUH INDONESIA
-
DJPP TEKANKAN PENTINGNYA HARMONISASI RAPERDA DI RAPAT BERSAMA KANWIL PAPUA
-
DORONG KOPERASI DESA MERAH PUTIH, DJPP GELAR PENDALAMAN MATERI
-
DPRD GARUT GELAR KONSULTASI HARMONISASI PERATURAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK BADAN KEHORMATAN DI JAKARTA
-
DPRD PURWOREJO KONSULTASI TATA TERTIB KE DITJEN PP
-
DPRD SEKADAU KONSULTASI KE DJPP BAHAS RAPERDA TATA NIAGA SAWIT UNTUK MENINGKATKAN PAD
-
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BALI
-
FORUM KOORDINASI DJPP DORONG KUALITAS PERATURAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH
-
IMPLEMENTASI PEDOMAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
-
KEGIATAN KONSINYASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
KEGIATAN PENGGALIAN DATA UNTUK PENYUSUNAN INSTRUMEN EVALUASI PASCA PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL TERBUKA
-
KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UKOM PERANCANG BERLANJUT, DJPP BAHAS PEMBINAAN DAN FORMASI JF PERANCANG
-
KONSINYERING PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH
-
KONSINYERING PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM RI
-
KONSULTASI DPRD KOTA BANJARMASIN
-
KONSULTASI PANSUS DPRD KOTA SURAKARTA TERKAIT RAPERDA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BPR BANK SOLO
-
KONSULTASI PERATURAN DPRD KAB. CILACAP: PEMPROV JAWA TENGAH SAMBANGI DITJEN PP
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
