- DJPP HADIRI RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR BAHAS RTRW DAN RDTR KABUPATEN KATINGAN DAN GOWA
- DJPP HADIRI RAPAT PEMBAHASAN KONSEP PEDOMAN KEPATUHAN HUKUM DI BPHN
- DJPP KEMENKUM DUKUNG PENGUATAN KAPASITAS PERANCANG PERATURAN DI KEMENTERIAN KESEHATAN
- DJPP SELENGGARAKAN UJI KOMPETENSI TEKNIS 2025 UNTUK PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SELURUH INDONESIA
- DJPP TEKANKAN PENTINGNYA HARMONISASI RAPERDA DI RAPAT BERSAMA KANWIL PAPUA
- DORONG KOPERASI DESA MERAH PUTIH, DJPP GELAR PENDALAMAN MATERI
- DPRD GARUT GELAR KONSULTASI HARMONISASI PERATURAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK BADAN KEHORMATAN DI JAKARTA
- DPRD PURWOREJO KONSULTASI TATA TERTIB KE DITJEN PP
- DPRD SEKADAU KONSULTASI KE DJPP BAHAS RAPERDA TATA NIAGA SAWIT UNTUK MENINGKATKAN PAD
- FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BALI
- FORUM KOORDINASI DJPP DORONG KUALITAS PERATURAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH
- IMPLEMENTASI PEDOMAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
- KEGIATAN KONSINYASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- KEGIATAN PENGGALIAN DATA UNTUK PENYUSUNAN INSTRUMEN EVALUASI PASCA PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL TERBUKA
- KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UKOM PERANCANG BERLANJUT, DJPP BAHAS PEMBINAAN DAN FORMASI JF PERANCANG
- KONSINYERING PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH
- KONSINYERING PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM RI
- KONSULTASI DPRD KOTA BANJARMASIN
- KONSULTASI PANSUS DPRD KOTA SURAKARTA TERKAIT RAPERDA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BPR BANK SOLO
- KONSULTASI PERATURAN DPRD KAB. CILACAP: PEMPROV JAWA TENGAH SAMBANGI DITJEN PP
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
