- FINALISASI RPP PENATAAN RUANG BAHAS PENGUATAN TATA KELOLA RUANG NASIONAL
- HARMONISASI BAHAS IMPLEMENTASI UU BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
- HARMONISASI DUA RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- HARMONISASI JENIS DAN TARIF PNBP KEMENTERIAN ATR/BPN: MENUJU TAHAP AKHIR PENGESAHAN
- HARMONISASI LANJUTAN: BAHAS RPP TENTANG PENEMPATAN DANA & PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN OLEH LPS
- HARMONISASI PENETAPAN BATAS PERAIRAN PEDALAMAN: MENEGUHKAN KEDAULATAN LAUT INDONESIA
- HARMONISASI PERATURAN BPOM: TINGKATKAN STANDAR PEMBUATAN OBAT UNTUK KEAMANAN DAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK
- HARMONISASI PERATURAN KEK SINGHASARI: DUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL & RISET
- HARMONISASI PERATURAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
- HARMONISASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS, FOKUS PADA AKSES DAN KESETARAAN
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN UNTUK MEMPERKUAT TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PENGELOLAAN KESEHATAN: LANGKAH STRATEGIS MENUJU SISTEM KESEHATAN YANG LEBIH EFISIEN DAN TERKOORDINASI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG LAYANAN DIGITAL TERPADU KOMUNITAS MINERBA DALAM PEMANFAATAN SDA
- HARMONISASI RANCANGAN PERMENKO, DORONG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
- HARMONISASI RANCANGAN PERPRES KOMITE NASIONAL KERETA CEPAT: WUJUDKAN SINERGI UNTUK INFRASTRUKTUR NASIONAL
- HARMONISASI RANCANGAN PERPRES PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI INDONESIA-CHILE
- HARMONISASI REGULASI DIGELAR: DJPP BAHAS PENGUATAN STRUKTUR BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL
- HARMONISASI REGULASI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS MAKASSAR DAN MANADO UNTUK PENGUATAN EKONOMI NASIONAL
- HARMONISASI RPERPRES PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI, PERKUAT AKSES KEADILAN DI DAERAH






