-
DJPP KEMENKUM GELAR HARMONISASI RANCANGAN PMA OTK UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
-
DJPP KEMENKUM GELAR HARMONISASI RANCANGAN PMA OTK UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
-
DJPP KEMENKUM HARMONISASIKAN RANCANGAN PMA TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL PTKN
-
DJPP KEMENTERIAN HUKUM RI GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DESAIN BESAR REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
-
DJPP KOORDINASIKAN HARMONISASI RPERPRES HAK KEUANGAN KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI DPN
-
DJPP LANJUTKAN HARMONISASI PERMENKES, FOKUS PADA TATA KELOLA SDM KESEHATAN
-
DJPP LANJUTKAN HARMONISASI RPP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
-
DJPP PERKUAT HARMONISASI RPP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DEMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN
-
DJPP PERKUAT LANDASAN HUKUM KERJA SAMA MELALUI HARMONISASI RANCANGAN PERMENDES PDT
-
DJPP PERKUAT TATA KELOLA PERPAJAKAN MELALUI HARMONISASI RPM PU
-
DJPP SELENGGARAKAN RAPAT LANJUTAN HARMONISASI RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG SEKRETARIAT DKPP
-
DJPP SELENGGARAKAN RAPAT LANJUTAN HARMONISASI RPERMEN PKP TENTANG PERUBAHAN PERMEN PKP NOMOR 9 TAHUN 2025
-
DJPP TERIMA AUDIENSI GTRA KABUPATEN PASER BAHAS KEPASTIAN HUKUM LAHAN EKS-HPL
-
DORONG EKSPOR NASIONAL, PEMERINTAH GELAR RAPAT PLENO PENAMBAHAN MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
-
DORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN, DJPP KAWAL PENYEMPURNAAN RPP PERCEPATAN DAERAH TERTINGGAL
-
DRAF RUU KETENAGANUKLIRAN DISEMPURNAKAN, FOKUS PADA TINDAK PIDANA NUKLIR
-
DUKUNG KETERPADUAN DATA NASIONAL, DJPP KAWAL HARMONISASI RPERMENDESA SATU DATA BIDANG DESA
-
DUKUNG PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL, DJPP BAHAS RANCANGAN PERATURAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL
-
DUKUNG PROFESIONALISME ASN, PEMERINTAH RUMUSKAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN
-
FINALISASI RPP PENATAAN RUANG BAHAS PENGUATAN TATA KELOLA RUANG NASIONAL


