- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI DI JAKARTA
- PEMERINTAH BAHAS PEDOMAN DTSEN: LANGKAH STRATEGIS WUJUDKAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS DATA
- PEMERINTAH BAHAS REVISI REGULASI REGISTRASI OBAT UNTUK PERCEPAT EVALUASI DAN KEPASTIAN HUKUM
- PEMERINTAH BAHAS RPP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL, DORONG PENINGKATAN PENGGUNAAN EBT
- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN TATA CARA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
- PEMERINTAH PERCEPAT REGULASI PENCEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH DEMI WAJIB BELAJAR 13 TAHUN
- PEMERINTAH PERKUAT IKLIM INVESTASI MELALUI HARMONISASI RPP PERIZINAN BERBASIS RISIKO
- PEMERINTAH PRIORITASKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MEBIDANGRO, LUNCURKAN RENCANA TATA RUANG KOMPREHENSIF
- PEMERINTAH REVISI ATURAN CADANGAN PANGAN UNTUK TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
- PEMERINTAH SEGERA SUSUN PERPRES SELEKSI ANGGOTA DK LPS UNTUK JAMIN KELANCARAN OPERASIONAL
- PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2019 DI BIDANG PERTANIAN BERKELANJUTAN
- PENGHARMONISASIAN RUU KETENAGANUKLIRAN: SINERGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TEKNOLOGI MODERN
- PENGUATAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA: RAPAT LANJUTAN HARMONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN DIGELAR
- PENGUATAN REGULASI KETENAGANUKLIRAN: LANGKAH BARU MENUJU KEAMANAN DAN EFISIENSI NUKLIR DI INDONESIA
- PENGUATAN REGULASI OBAT, DJPP BAHAS RPERBPOM BERSAMA BPOM
- PENGUATAN TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH, DJPP HARMONISASIKAN RPERMENBUD
- PERCEPATAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG JADI FOKUS PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN
- PLENO HARMONISASI RPERPRES TENTANG PERSETUJUAN CAPE TOWN 2012
- PLENO HARMONISASI RPP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 4/2016
- PLENO HARMONISASI RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
