-
OPTIMALISASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN: DITJEN PP GELAR RAPAT HARMONISASI REGULASI
-
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN TATA KELOLA PNBP
-
PAYUNG HUKUM BARU LINDUNGI DUNIA PERBANKAN, TURUNKAN RISIKO KRISIS KEUANGAN
-
PELESTARIAN BUDAYA TORAJA JADI FOKUS UTAMA DALAM RENCANA TATA RUANG NASIONAL: RAPAT PLENO DIGELAR
-
PEMANTAPAN RANCANGAN STRATEGI BUDAYA 2025–2029, DJPP FASILITASI RAPAT HARMONISASI
-
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI DI JAKARTA
-
PEMERINTAH BAHAS PEDOMAN DTSEN: LANGKAH STRATEGIS WUJUDKAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS DATA
-
PEMERINTAH BAHAS REVISI REGULASI REGISTRASI OBAT UNTUK PERCEPAT EVALUASI DAN KEPASTIAN HUKUM
-
PEMERINTAH BAHAS RPP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL, DORONG PENINGKATAN PENGGUNAAN EBT
-
PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN BARU TERKAIT PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA
-
PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN TATA CARA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
-
PEMERINTAH PEDOMAN PENYEBARLUASAN DATA GEOPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI
-
PEMERINTAH PERCEPAT REGULASI PENCEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH DEMI WAJIB BELAJAR 13 TAHUN
-
PEMERINTAH PERKUAT IKLIM INVESTASI MELALUI HARMONISASI RPP PERIZINAN BERBASIS RISIKO
-
PEMERINTAH PERKUAT PENDAMPINGAN KELUARGA MELALUI HARMONISASI REGULASI TIM PENDAMPING KELUARGA
-
PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK MELALUI HARMONISASI REGULASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA LAYANAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MELALUI HARMONISASI REGULASI KLASIFIKASI DAN ORGANISASI BMKG
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA SDM HALAL MELALUI HARMONISASI REGULASI JABATAN DAN KELAS JABATAN BPJPH
-
PEMERINTAH PERKUAT TRANSPARANSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN MELALUI HARMONISASI REGULASI PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN DAN KANDUNGAN ALKOHOL
-
PEMERINTAH PRIORITASKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MEBIDANGRO, LUNCURKAN RENCANA TATA RUANG KOMPREHENSIF
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
