-
PEMERINTAH PERKUAT PENDAMPINGAN KELUARGA MELALUI HARMONISASI REGULASI TIM PENDAMPING KELUARGA
-
PEMERINTAH PRIORITASKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MEBIDANGRO, LUNCURKAN RENCANA TATA RUANG KOMPREHENSIF
-
PEMERINTAH REVISI ATURAN CADANGAN PANGAN UNTUK TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
-
PEMERINTAH SEGERA SUSUN PERPRES SELEKSI ANGGOTA DK LPS UNTUK JAMIN KELANCARAN OPERASIONAL
-
PEMERINTAH SELARASKAN REGULASI PERUMAHAN UNTUK TINGKATKAN KELAYAKAN HUNIAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
-
PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN BARU PENATAAN RUANG NASIONAL UNTUK PERKUAT KEPASTIAN INVESTASI DAN TATA KELOLA RUANG
-
PEMERINTAH SIAPKAN PAYUNG HUKUM HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAPPISUS
-
PEMERINTAH TINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI PAKAIAN DINAS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
-
PENATAAN BARU AKMET: LANGKAH KEMENDAG DORONG KUALITAS SDM METROLOGI
-
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2019 DI BIDANG PERTANIAN BERKELANJUTAN
-
PENGHARMONISASIAN RUU KETENAGANUKLIRAN: SINERGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TEKNOLOGI MODERN
-
PENGUATAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA: RAPAT LANJUTAN HARMONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN DIGELAR
-
PENGUATAN REGULASI KETENAGANUKLIRAN: LANGKAH BARU MENUJU KEAMANAN DAN EFISIENSI NUKLIR DI INDONESIA
-
PENGUATAN REGULASI OBAT, DJPP BAHAS RPERBPOM BERSAMA BPOM
-
PENGUATAN TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH, DJPP HARMONISASIKAN RPERMENBUD
-
PERCEPATAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG JADI FOKUS PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN
-
PERKUAT ARAH PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, DJPP BAHAS HARMONISASI RENSTRA 2025–2029
-
PERKUAT TATA KELOLA ASET NEGARA, RANCANGAN PERATURAN MENTERI PU DIHARMONISASIKAN
-
PERKUAT TATA KELOLA TRANSMIGRASI, DJPP LAKUKAN HARMONISASI DUA RANCANGAN PERMEN
-
PLENO HARMONISASI RPERPRES TENTANG PERSETUJUAN CAPE TOWN 2012
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
