-
PEMERINTAH BAHAS PEDOMAN DTSEN: LANGKAH STRATEGIS WUJUDKAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS DATA
-
PEMERINTAH BAHAS REVISI REGULASI REGISTRASI OBAT UNTUK PERCEPAT EVALUASI DAN KEPASTIAN HUKUM
-
PEMERINTAH BAHAS RPP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL, DORONG PENINGKATAN PENGGUNAAN EBT
-
PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN BARU TERKAIT PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA
-
PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN TATA CARA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
-
PEMERINTAH PEDOMAN PENYEBARLUASAN DATA GEOPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI
-
PEMERINTAH PERCEPAT REGULASI PENCEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH DEMI WAJIB BELAJAR 13 TAHUN
-
PEMERINTAH PERKUAT IKLIM INVESTASI MELALUI HARMONISASI RPP PERIZINAN BERBASIS RISIKO
-
PEMERINTAH PERKUAT PENDAMPINGAN KELUARGA MELALUI HARMONISASI REGULASI TIM PENDAMPING KELUARGA
-
PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN ANAK MELALUI HARMONISASI REGULASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA LAYANAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MELALUI HARMONISASI REGULASI KLASIFIKASI DAN ORGANISASI BMKG
-
PEMERINTAH PERKUAT TATA KELOLA SDM HALAL MELALUI HARMONISASI REGULASI JABATAN DAN KELAS JABATAN BPJPH
-
PEMERINTAH PERKUAT TRANSPARANSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN MELALUI HARMONISASI REGULASI PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN DAN KANDUNGAN ALKOHOL
-
PEMERINTAH PRIORITASKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MEBIDANGRO, LUNCURKAN RENCANA TATA RUANG KOMPREHENSIF
-
PEMERINTAH REVISI ATURAN CADANGAN PANGAN UNTUK TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
-
PEMERINTAH SEDERHANAKAN REGULASI MELALUI HARMONISASI PENCABUTAN PERATURAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
-
PEMERINTAH SEGERA SUSUN PERPRES SELEKSI ANGGOTA DK LPS UNTUK JAMIN KELANCARAN OPERASIONAL
-
PEMERINTAH SELARASKAN REGULASI PERUMAHAN UNTUK TINGKATKAN KELAYAKAN HUNIAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
-
PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN BARU PENATAAN RUANG NASIONAL UNTUK PERKUAT KEPASTIAN INVESTASI DAN TATA KELOLA RUANG
-
PEMERINTAH SIAPKAN PAYUNG HUKUM HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAPPISUS
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
