- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BADAN: MEMBANGUN KEPERCAYAAN KONSUMEN DENGAN MENINGKATKAN KEAMANAN INFRASTRUKTUR INFORMASI INDONESIA
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BMKG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BMKG
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BMKG TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KEMAGNETAN BUMI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BMKG TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KEMAGNETAN BUMI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BMKG: PEDOMAN BARU UNTUK PRODUK HUKUM YANG LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPJS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPS TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG STASTISTIK DAN TEKNOLOGI BERBASIS KOMPUTER
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BRIN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG MENGENAI ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KPK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, & PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MANAJEMEN PENGETAHUAN KEMENTERIAN PPN: UPAYA PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KEBUTUHAN PENYULUH AGAMA
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA UNTUK PENYEDERHANAAN ORGANISASI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN: JAMINAN SOSIAL YANG LEBIH AMAN DAN PASTI
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PLATFORM DIGITAL SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAYANAN POS KOMERSIAL
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN TENTANG PERENCANAAN & PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
- HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIAT NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA