-
PEMERINTAH BAHAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI
-
PEMERINTAH GENCAR UPAYAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
-
PEMERINTAH HARMONISASI ATURAN TATA KELOLA DEWAN EKONOMI NASIONAL
-
PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN MANAJEMEN ASN, BIDIK BIROKRASI LEBIH PROFESIONAL
-
PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DORONG KEADILAN FISKAL
-
PEMERINTAH PERKETAT ATURAN LABEL KOSMETIK, WAJIB CANTUMKAN ASAL BAHAN BAKU
-
PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI REVISI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
-
PEMERINTAH PERKUAT UPAYA PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH
-
PEMERINTAH SIAP PERCEPAT PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN MELALUI REGULASI PENJAMINAN
-
PEMERINTAH SIAPKAN INSENTIF PAJAK PPN UNTUK RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN DI TAHUN 2025
-
PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL: LANGKAH STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI BIROKRASI MODERN
-
PENCABUTAN PM 90/2014: LANGKAH KEMENHUB SESUAIKAN JAM KERJA ASN DENGAN PERPRES BARU
-
PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LHKPN
-
PENGELOLAAN BBM DAN PELUMAS LEBIH AKUNTABEL: DITJEN PP HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENHAN
-
PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA PADA PERIKANAN BUDI DAYA, FOKUS UTAMA DALAM RAPAT PLENO RPERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
-
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGI NASIONAL
-
PENGHARMONISASIAN RPERMENKOMINFO TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK
-
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI SATU DATA: TIM KERJA HARMONISASI GELAR RAPAT PLENO
-
PENGUATAN KOMPOLNAS: PEMERINTAH BAHAS PENATAAN ORGANISASI SEKRETARIAT
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
