- PEMERINTAH BAHAS PERATURAN BARU UNTUK TANGANI NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI
- PEMERINTAH BAHAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI
- PEMERINTAH GENCAR UPAYAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
- PEMERINTAH HARMONISASI ATURAN TATA KELOLA DEWAN EKONOMI NASIONAL
- PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN MANAJEMEN ASN, BIDIK BIROKRASI LEBIH PROFESIONAL
- PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DORONG KEADILAN FISKAL
- PEMERINTAH PERKETAT ATURAN LABEL KOSMETIK, WAJIB CANTUMKAN ASAL BAHAN BAKU
- PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI REVISI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
- PEMERINTAH PERKUAT UPAYA PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH
- PEMERINTAH SIAP PERCEPAT PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN MELALUI REGULASI PENJAMINAN
- PEMERINTAH SIAPKAN INSENTIF PAJAK PPN UNTUK RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN DI TAHUN 2025
- PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL: LANGKAH STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI BIROKRASI MODERN
- PENCABUTAN PM 90/2014: LANGKAH KEMENHUB SESUAIKAN JAM KERJA ASN DENGAN PERPRES BARU
- PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LHKPN
- PENGELOLAAN BBM DAN PELUMAS LEBIH AKUNTABEL: DITJEN PP HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENHAN
- PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA PADA PERIKANAN BUDI DAYA, FOKUS UTAMA DALAM RAPAT PLENO RPERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
- PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGI NASIONAL
- PENGHARMONISASIAN RPERMENKOMINFO TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK
- PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI SATU DATA: TIM KERJA HARMONISASI GELAR RAPAT PLENO
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
