- DORONG DIGITALISASI REGULASI, DITJEN PP GELAR KICKOFF MEETING PEMANFAATAN AI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- DORONG INTERNASIONALISASI REGULASI ZAKAT DAN WAKAF, DITJEN PP BAHAS PENERJEMAHAN PP 42/2006 DAN PP 25/2018
- DORONG OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA, PEMERINTAH KEBUT PENYUSUNAN RPP JENIS DAN TARIF PNBP KEMENKUM
- KEMENKEU DAN KEMENKUMHAM BERGANDENGAN TANGAN, WUJUDKAN BIROKRASI YANG LEBIH DIGITAL
- KEMENKO PMK SEPAKAT KEDEPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
- KEMENTERIAN ATR/BPN DAN KEMENKUMHAM KOLABORASI TERJEMAHKAN PERATURAN PTSL
- KEMENTERIAN HUKUM BAHAS PENERJEMAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DALAM BAHASA INGGRIS
- KOLABORASI DITJEN PP DAN PEMKAB TANGERANG: MENDORONG TERJEMAHAN PERDA UNTUK PENANAMAN MODAL
- KOLABORASI EFEKTIF: RAPAT PEMBAHASAN PENERJEMAHAN PERATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
- KONSINYERING DISTRIBUSI KEDUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DIGITAL
- KOORDINASI PENGUNDANGAN 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
- OPTIMALISASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: RAPAT PENYELARASAN PENERJEMAHAN OLEH DITJEN PP
- P3SI DORONG AKSELERASI PENERJEMAHAN PERDA BALI KE BAHASA INGGRIS
- PASTIKAN JELAS DAN AKURAT, PERDA KARANGASEM DITERJEMAHKAN SECARA KOMPREHENSIF
- PEMBAHASAN PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023, FOKUS PADA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
- PEMERINTAH MATANGKAN RPERMENKUM TENTANG PENGUNDANGAN PUU, FOKUSKAN HARMONISASI TEKNIS DAN PELAYANAN DIGITAL
- PENERJEMAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DISELARASKAN OLEH DITJEN PP
- PENERJEMAHAN KUHP 2023, DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GELAR RAPAT LANJUTAN SECARA HIBRID
- PENERJEMAHAN KUHP BARU: UPAYA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEMAHAMAN GLOBAL
- PENERJEMAHAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO 2023: SOLUSI PERIZINAN BERUSAHA YANG LEBIH MUDAH DAN TERPADU
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
