-
DJPP KEMENKUM KAJI IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN UNTUK PERENCANAAN REGULASI
-
DORONG AKSESIBILITAS REGULASI, DJPP GELAR RAPAT PEMBAHASAN PENERJEMAHAN PERATURAN BPK DAN PERDA BANYUMAS
-
DORONG DIGITALISASI REGULASI, DITJEN PP GELAR KICKOFF MEETING PEMANFAATAN AI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
DORONG INTERNASIONALISASI REGULASI ZAKAT DAN WAKAF, DITJEN PP BAHAS PENERJEMAHAN PP 42/2006 DAN PP 25/2018
-
DORONG OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA, PEMERINTAH KEBUT PENYUSUNAN RPP JENIS DAN TARIF PNBP KEMENKUM
-
KEMENKEU DAN KEMENKUMHAM BERGANDENGAN TANGAN, WUJUDKAN BIROKRASI YANG LEBIH DIGITAL
-
KEMENKO PMK SEPAKAT KEDEPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
-
KEMENTERIAN ATR/BPN DAN KEMENKUMHAM KOLABORASI TERJEMAHKAN PERATURAN PTSL
-
KEMENTERIAN HUKUM BAHAS PENERJEMAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DALAM BAHASA INGGRIS
-
KOLABORASI DITJEN PP DAN PEMKAB TANGERANG: MENDORONG TERJEMAHAN PERDA UNTUK PENANAMAN MODAL
-
KOLABORASI EFEKTIF: RAPAT PEMBAHASAN PENERJEMAHAN PERATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
-
KONSINYERING DISTRIBUSI KEDUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DIGITAL
-
KOORDINASI PENGUNDANGAN 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
-
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: RAPAT PENYELARASAN PENERJEMAHAN OLEH DITJEN PP
-
P3SI DORONG AKSELERASI PENERJEMAHAN PERDA BALI KE BAHASA INGGRIS
-
PASTIKAN JELAS DAN AKURAT, PERDA KARANGASEM DITERJEMAHKAN SECARA KOMPREHENSIF
-
PEMBAHASAN PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023, FOKUS PADA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
-
PEMERINTAH MATANGKAN RPERMENKUM TENTANG PENGUNDANGAN PUU, FOKUSKAN HARMONISASI TEKNIS DAN PELAYANAN DIGITAL
-
PENERJEMAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DISELARASKAN OLEH DITJEN PP
-
PENERJEMAHAN KUHP 2023, DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GELAR RAPAT LANJUTAN SECARA HIBRID
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
