- PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 10 TAHUN 2020
- PENERJEMAHAN PERATURAN MENKOMINFO NOMOR 10 TAHUN 2023
- PENERJEMAHAN PERATURAN OMBUDSMAN: UPAYA DITJEN PP WUJUDKAN KONSISTENSI HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
- PENERJEMAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
- PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN: UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DAN MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KESEHATAN NASIONAL
- PENERJEMAHAN PERATURAN WAKAF, UPAYA DITJEN PP MAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
- PENERJEMAHAN PERDA KAB. GRESIK NO 5 TH 2024 TENTANG FASILITASI KEMITRAAN KEGIATAN BERUSAHA DI DAERAH: MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAN MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN UPAYA MENARIK INVESTOR ASING
- PENERJEMAHAN PERDA KABUPATEN DEMAK: UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA MENDUKUNG INVESTASI DI KABUPATEN DEMAK
- PENERJEMAHAN PERDA PARIWISATA PALEMBANG: KUNCI SUKSES PENGEMBANGAN PARIWISATA
- PENERJEMAHAN PERDA TUBAN DILAKUKAN, PASTIKAN AKURASI DAN KETERBACAAN
- PENERJEMAHAN TEPAT, KOMUNIKASI LANCAR: PEMERINTAH TINGKATKAN KUALITAS PERATURAN POS DAN INFORMATIKA
- PENERJEMAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KUHP
- PENTINGNYA KESELARASAN PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH PAJAK JAWA TENGAH DIBAHAS DALAM RAPAT DARING
- PENTINGNYA PENGEMBANGAN WEBSITE UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
- PENYELARASAN ISTILAH HUKUM, DIREKTORAT PPPS GELAR RAPAT PENERJEMAHAN PERDA PENCEGAHAN NARKOTIKA
- PENYEMPURNAAN PERATURAN PENERJEMAHAN PERUNDANG-UNDANGAN, DIREKTORAT PPPSI GELAR RAPAT LANJUTAN
- PENYUSUNAN RANCANGAN PERMENKUM TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PT DAN YAYASAN DALAM BNRI DAN TBNRI DIBAHAS
- PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DAN PENGAWASAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN TELEVISI PUBLIK
- RAPAT BAHAS PENERJEMAHAN PERDA REMBANG, PASTIKAN TERMINOLOGI TEPAT
- RAPAT LURING BAHAS PENERJEMAHAN PERATURAN BNPP NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGUKURAN INDEKS KAWASAN PERBATASAN