- RAPAT VIRTUAL GODOK KONSEP RANCANGAN PERMENAG TENTANG LAZ
- RAPAT VIRTUAL HARMONISASI PERATURAN POLRI: FOKUS PADA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN SISTEM KINERJA
- REGULASI BARU DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL LEWAT SEKTOR POS
- REGULASI BEA MASUK ANTIDUMPING: LANGKAH STRATEGIS LINDUNGI INDUSTRI LOKAL DARI PRAKTIK DUMPING
- REVISI PERATURAN MAKANAN DI LAPAS: UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI TAHANAN DAN NARAPIDANA
- REVITALISASI STANDAR KOMPETENSI KERJA: MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA PARIWISATA INDONESIA
- RUU PERUBAHAN KETIGA UU POLRI DISUSUN, ADAPTASI DENGAN ERA DIGITAL DAN TANTANGAN BARU
- SINERGI BAGAN AKUN STANDAR, KUNCI KEBERHASILAN HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
- TIM HARMONISASI GELAR RAPAT PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI UNTUK PERKUAT KERJA SAMA DAERAH
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS ATURAN BARU PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN LPSK
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS ATURAN BARU PENYEDIAAN BARANG/JASA HAJI DI ARAB SAUDI
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS MENDALAM RANCANGAN PERKPU UNTUK PILKADA YANG LEBIH BAIK
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS PERUBAHAN ATURAN PAKAIAN DINAS BMKG
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS PERUBAHAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN BAPPENAS SECARA VIRTUAL
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS RANCANGAN PERATURAN BARU UNTUK TINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS RANCANGAN PERPRES KEPATUHAN HUKUM, TEKANKAN PENTINGNYA KESADARAN HUKUM
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS REVISI PERATURAN BAPETEN NO. 2 TAHUN 2017, PRIORITASKAN KEAMANAN NUKLIR
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN ISI SIARAN
- TIM KERJA HARMONISASI BAHAS ULANG ATURAN PEMBIAYAAN PMI DI TAIPEI