- DJPP BAHAS RPERPRES TENTANG SISTEM INFORMASI HUKUM NASIONAL (SIHN)
- DJPP BAHAS RUU PENYESUAIAN PIDANA BERSAMA KOALISI MASYARAKAT SIPIL
- DJPP BAHAS STANDAR KEAMANAN SIBER DALAM RUU KKS: FOKUS PADA RANTAI PASOKAN DAN KELEMBAGAAN
- DJPP DAN DITJEN AHU KOORDINASIKAN REGULASI PENATAAN LAYANAN HUKUM PARTAI POLITIK
- DJPP DAN DPR BAHAS SUBSTANSI KRUSIAL RUU KUHAP DALAM RAPAT TIM TEKNIS
- DJPP DUKUNG PENYUSUNAN ATURAN BARU: HAK BERSYARAT NARAPIDANA DIATUR LEBIH HUMANIS
- DJPP GELAR RAPAT LANJUTAN BAHAS RUU KEPAILITAN, FOKUS PADA ISU KEPAILITAN LINTAS BATAS
- DJPP GELAR RAPAT LANJUTAN BAHAS TATA CARA PERUBAHAN PIDANA MATI JADI PENJARA SEUMUR HIDUP
- DJPP GELAR RAPAT PAK PERDANA BAHAS RPERPRES UU 12/2011: MENUJU REGULASI YANG LEBIH TERSTRUKTUR DAN PARTISIPATIF
- DJPP GELAR RAPAT TIM KECIL BAHAS RPP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- DJPP GELAR RAPAT TIM KECIL RPP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- DJPP HADIRI RAPAT EVALUASI PROGRAM STUDI BARU DI POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
- DJPP HADIRI RAPAT KOORDINASI RUU GAAR, BAHAS PENYESUAIAN PASCA KABINET BARU
- DJPP HADIRI RAPAT LANJUTAN PENYUSUNAN RPP PENANGANAN HARTA KEKAYAAN TERKAIT TPPU
- DJPP Hadiri Rapat Penyusunan RPerpres SPPT TI Sistem Peradilan Pidana Berbasis IT
- DJPP HADIRI RAPAT PENYUSUNAN RPP PENANGANAN HARTA KEKAYAAN TERKAIT TPPU DAN TINDAK PIDANA LAIN
- DJPP KONSISTEN DORONG REGULASI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG BERKUALITAS
- DJPP LANJUTKAN PEMBAHASAN RPP PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT: WUJUD PENGAKUAN TERHADAP KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL
- DJPP MENYELENGGARAKAN WEBINAR UJI PUBLIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI: MENJUNJUNG NILAI HAM DAN KEADILAN
- DJPP SIAPKAN REVISI PERPRES JDIHN: BAHAS HUKUM ADAT DAN INTEGRASI SATU DATA HUKUM
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
