-
PEMERINTAH SIAPKAN REVISI PERPRES JDIHN UNTUK PERKUAT AKSES INFORMASI HUKUM NASIONAL
-
PEMERINTAH SUSUN PERUBAHAN ATURAN TERHADAP PIDANA SEUMUR HIDUP DAN MATI
-
PEMERINTAH SUSUN TATA CARA BARU EKSEKUSI PIDANA MATI: TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERBASIS HAM
-
PENGARUSUTAMAAN HAM DALAM REGULASI JADI FOKUS UTAMA, DJPP HADIRI RAPAT SINKRONISASI DI YOGYAKARTA
-
PENGUATAN ADVOKAT SESUAI AMANAT UU 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
-
PENGUATAN HARMONISASI REGULASI: LANGKAH DITJEN PP DALAM MENYUSUN REVISI PERPRES PEMBENTUKAN PERATURAN
-
PENGUATAN REGULASI INTERNAL, KEMENKUM SUSUN PROSEDUR PROGSUN PERMEN
-
PENGUATAN REGULASI LISENSI LAGU DAN/ATAU MUSIK: RPP DISIAPKAN, REVISI UU HAK CIPTA DIAGENDAKAN
-
PENGUATAN REGULASI: DJPP GELAR RAPAT TIM KECIL BAHAS TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
-
PENGUATAN STANDAR PENERJEMAH TERSUMPAH: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BAHAS ATURAN BARU
-
PENYELARASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
-
PENYELARASAN REGULASI PATEN: DITJEN PP DAN DJKI BAHAS HARMONISASI STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
-
PENYELARASAN RPERMENKUMHAM TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENKUMHAM
-
PENYELARASAN RPERMENKUMHAM TENTANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI
-
PENYUSUNAN 3 RPP TENTANG PELAKSANAAAN UU 1/2023 TENTANG KUHP
-
PENYUSUNAN DIM RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG POLRI
-
PENYUSUNAN DRAF RPP KOMISI BANDING PATEN DIBAHAS DALAM RAPAT DARING
-
PENYUSUNAN KONSEPSI RPP TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER: UPAYA MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI PRAJURIT TNI
-
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA DAN KRITERIA PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DIBAHAS DALAM RAPAT PAK
-
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
