-
MENJAGA REGULASI TETAP SELARAS: HENDRA KURNIA SOROTI PERAN KUNCI PERANCANG HADAPI DISINTEGRASI PUSAT-DAERAH
-
MENJAWAB TANTANGAN DIGITAL: PEMERINTAH BAHAS ATURAN LISENSI LAGU DAN MUSIK
-
MENUJU HARMONISASI: PENYUSUNAN RPP TATA CARA PERUBAHAN PIDANA DALAM PROSES
-
MENUJU PERADILAN DIGITAL: DJPP BAHAS RPERPRES SPPT TI DALAM RAPAT PAK ANTAR-KEMENTERIAN
-
MENUJU PERADILAN DIGITAL: PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERPRES SISTEM PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI
-
MENUJU REGULASI LEBIH EFISIEN: PEMERINTAH SIAPKAN TIM REFORMASI REGULASI NASIONAL
-
MENYATUKAN BAHASA HUKUM DUNIA: INDONESIA BAHAS KEPAILITAN LINTAS BATAS
-
MENYUSUN REGULASI PERUBAHAN PIDANA: KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYEMPURNAAN SISTEM HUKUM
-
MERAJUT HUKUM ADAT DALAM SISTEM NASIONAL: DJPP BAHAS RPP PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT
-
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEMANUSIAAN: PENYUSUNAN RPP PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI
-
OPTIMALKAN PROSES HARMONISASI PERATURAN DAERAH, RAPAT BAHAS PENGGUNAAN APLIKASI E-HARMONISASI BARU
-
PANJA RUU PENYESUAIAN PIDANA BAHAS DIM BERSAMA PEMERINTAH DI KOMISI III DPR RI
-
PEMAPARAN HASIL GAP ANALYSIS KONVENSI ANTI-PENYUAPAN OECD DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA
-
PEMBAHASAN AWAL RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER DIMULAI
-
PEMBAHASAN KEPAILITAN LINTAS BATAS: LANGKAH STRATEGIS MENUJU REGULASI GLOBAL YANG EFEKTIF
-
PEMBAHASAN LANJUTAN PERUBAHAN PERMENKUMHAM NO. 19 TAHUN 2019
-
PEMBAHASAN MASUKAN BAPPENAS UNTUK PENYUSUNAN RPERPRES PENGGANTI PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014
-
PEMBAHASAN PEDOMAN PENETAPAN BESARAN TARIF ROYALTI
-
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER: LANGKAH NYATA MENINGKATKAN AKSES KEADILAN
-
PEMBAHASAN RPERMENKUMHAM PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2017
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
