- MENUJU REGULASI LEBIH EFISIEN: PEMERINTAH SIAPKAN TIM REFORMASI REGULASI NASIONAL
- MENYATUKAN BAHASA HUKUM DUNIA: INDONESIA BAHAS KEPAILITAN LINTAS BATAS
- MENYUSUN REGULASI PERUBAHAN PIDANA: KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYEMPURNAAN SISTEM HUKUM
- MERAJUT HUKUM ADAT DALAM SISTEM NASIONAL: DJPP BAHAS RPP PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT
- MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEMANUSIAAN: PENYUSUNAN RPP PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI
- OPTIMALKAN PROSES HARMONISASI PERATURAN DAERAH, RAPAT BAHAS PENGGUNAAN APLIKASI E-HARMONISASI BARU
- PANJA RUU PENYESUAIAN PIDANA BAHAS DIM BERSAMA PEMERINTAH DI KOMISI III DPR RI
- PEMAPARAN HASIL GAP ANALYSIS KONVENSI ANTI-PENYUAPAN OECD DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA
- PEMBAHASAN AWAL RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER DIMULAI
- PEMBAHASAN KEPAILITAN LINTAS BATAS: LANGKAH STRATEGIS MENUJU REGULASI GLOBAL YANG EFEKTIF
- PEMBAHASAN LANJUTAN PERUBAHAN PERMENKUMHAM NO. 19 TAHUN 2019
- PEMBAHASAN MASUKAN BAPPENAS UNTUK PENYUSUNAN RPERPRES PENGGANTI PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014
- PEMBAHASAN PEDOMAN PENETAPAN BESARAN TARIF ROYALTI
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER: LANGKAH NYATA MENINGKATKAN AKSES KEADILAN
- PEMBAHASAN RPERMENKUMHAM PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2017
- PEMBAHASAN RPMH SPBE: SINKRONISASI DENGAN PERPRES SPBEJakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) turut serta dalam pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPMH) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- PEMBAHASAN RUU JAMINAN BENDA BERGERAK, JAWABAN ATAS KEBUTUHAN MASYARAKAT
- PEMBAHASAN RUU KEPAILITAN FOKUS PADA PENGATURAN KEPAILITAN LINTAS BATAS
- PEMBAHASAN RUU KEWARGANEGARAAN DIGELAR DI DJPP, DIASPORA JADI SOROTAN UTAMA
- PEMBAHASAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, PEMERINTAH FOKUS PADA PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
