- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PINJAMAN DALAM JARINGAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PEMERINTAH MATANGKAN REGULASI GRASI, AMNESTI, ABOLISI, DAN REHABILITASI
- PEMERINTAH MATANGKAN RPP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RPP TATA CARA PERUBAHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI
- PEMERINTAH MATANGKAN RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN PENDEKATAN HAM DAN KEADILAN PROGRESIF
- PEMERINTAH PASTIKAN KESEIMBANGAN BEBAN KERJA DAN MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MELALUI RPP TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER DAN PENGADILAN MILITER TINGGI
- PEMERINTAH PERCEPAT PENYEMPURNAAN KUHP BARU DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
- PEMERINTAH PERKUAT AKSES INFORMASI HUKUM, DITJEN PP GELAR RAPAT PERSIAPAN PERUBAHAN PERPRES
- PEMERINTAH SERIUS LINDUNGI HAK CIPTA MUSISI, RAPAT BAHAS RPP LISENSI LAGU
- PEMERINTAH SIAPKAN PENGATURAN LISENSI LAGU DAN MUSIK UNTUK PERLINDUNGAN HAK CIPTA
- PEMERINTAH SIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN UNTUK PERUBAHAN JDIHN
- PEMERINTAH SIAPKAN REGULASI BARU UNTUK PERKUAT EKOSISTEM INFORMASI HUKUM NASIONAL
- PEMERINTAH SIAPKAN REVISI PERPRES JDIHN UNTUK PERKUAT AKSES INFORMASI HUKUM NASIONAL
- PEMERINTAH SUSUN PERUBAHAN ATURAN TERHADAP PIDANA SEUMUR HIDUP DAN MATI
- PEMERINTAH SUSUN TATA CARA BARU EKSEKUSI PIDANA MATI: TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERBASIS HAM
- PENGARUSUTAMAAN HAM DALAM REGULASI JADI FOKUS UTAMA, DJPP HADIRI RAPAT SINKRONISASI DI YOGYAKARTA
- PENGUATAN ADVOKAT SESUAI AMANAT UU 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
- PENGUATAN HARMONISASI REGULASI: LANGKAH DITJEN PP DALAM MENYUSUN REVISI PERPRES PEMBENTUKAN PERATURAN
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
