- LANJUTAN PEMBAHASAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
- LANJUTAN PENYUSUNAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2002
- LANJUTAN PENYUSUNAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2002
- LANJUTAN PENYUSUNAN RUU GRASI, AMNESTI, ABOLISI, & REHABILITASI
- LAPORAN TIM PERUMUS DAN TIM SINKRONISASI RUU PATEN DIBAHAS INTENSIF DALAM RAPAT PANJA
- MATANGKAN NASKAH URGENSI SERVICE CONVENTION: PEMERINTAH, AKADEMISI, DAN PENGADILAN BAHAS LANGKAH STRATEGIS
- MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
- MEMPERKUAT PERLINDUNGAN JAKSA: DITJEN PP GELAR RAPAT BAHAS RPP DENGAN POLRI DAN KEJAKSAAN
- MENJAGA REGULASI TETAP SELARAS: HENDRA KURNIA SOROTI PERAN KUNCI PERANCANG HADAPI DISINTEGRASI PUSAT-DAERAH
- MENJAWAB TANTANGAN DIGITAL: PEMERINTAH BAHAS ATURAN LISENSI LAGU DAN MUSIK
- MENUJU HARMONISASI: PENYUSUNAN RPP TATA CARA PERUBAHAN PIDANA DALAM PROSES
- MENUJU PERADILAN DIGITAL: DJPP BAHAS RPERPRES SPPT TI DALAM RAPAT PAK ANTAR-KEMENTERIAN
- MENUJU PERADILAN DIGITAL: PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERPRES SISTEM PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI
- MENUJU REGULASI LEBIH EFISIEN: PEMERINTAH SIAPKAN TIM REFORMASI REGULASI NASIONAL
- MENYATUKAN BAHASA HUKUM DUNIA: INDONESIA BAHAS KEPAILITAN LINTAS BATAS
- MENYUSUN REGULASI PERUBAHAN PIDANA: KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYEMPURNAAN SISTEM HUKUM
- MERAJUT HUKUM ADAT DALAM SISTEM NASIONAL: DJPP BAHAS RPP PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT
- MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEMANUSIAAN: PENYUSUNAN RPP PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI
- OPTIMALKAN PROSES HARMONISASI PERATURAN DAERAH, RAPAT BAHAS PENGGUNAAN APLIKASI E-HARMONISASI BARU
- PEMAPARAN HASIL GAP ANALYSIS KONVENSI ANTI-PENYUAPAN OECD DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA