-
KEMENTERIAN HUKUM BAHAS PENGUATAN ATURAN PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PNS
-
KEMENTERIAN HUKUM BAHAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
-
KEMENTERIAN HUKUM BAHAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
-
KEMENTERIAN HUKUM KAJI SUBSTANSI RUU KEPAILITAN DENGAN MELIBATKAN LINTAS PAKAR
-
KEPATUHAN HUKUM: KUNCI UTAMA INTEGRITAS BADAN USAHA DAN TATA KELOLA YANG BAIK
-
KETERLIBATAN MASYARAKAT JADI KUNCI DALAM REFORMASI PEMASYARAKATAN BARU
-
KOLABORASI HUKUM INTERNASIONAL: INDONESIA DAN RUSIA SEGERA SAHKAN PERJANJIAN EKSTRADISI
-
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL KAJI PENYESUAIAN SANKSI DALAM REGULASI
-
KONSOLIDASI CAPAIAN KINERJA, DJPP IKUTI MONITORING DAN EVALUASI NASIONAL 2025
-
KOORDINASI PENEGASAN KEWARGANEGARAAN RI BAGI WNI DI LUAR WILAYAH NKRI
-
LANGKAH LANJUT REFORMASI HUKUM: RAPAT VIRTUAL BAHAS RPP PIDANA DAN TINDAKAN
-
LANGKAH NYATA PEMBARUAN HUKUM: DJPP GELAR UJI PUBLIK RUU PENYESUAIAN PIDANA
-
LANJUTAN PEMBAHASAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
-
LANJUTAN PENYUSUNAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2002
-
LANJUTAN PENYUSUNAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2002
-
LANJUTAN PENYUSUNAN RUU GRASI, AMNESTI, ABOLISI, & REHABILITASI
-
LAPORAN TIM PERUMUS DAN TIM SINKRONISASI RUU PATEN DIBAHAS INTENSIF DALAM RAPAT PANJA
-
MATANGKAN NASKAH URGENSI SERVICE CONVENTION: PEMERINTAH, AKADEMISI, DAN PENGADILAN BAHAS LANGKAH STRATEGIS
-
MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
-
MEMPERKUAT PERLINDUNGAN JAKSA: DITJEN PP GELAR RAPAT BAHAS RPP DENGAN POLRI DAN KEJAKSAAN
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
