- KETERLIBATAN MASYARAKAT JADI KUNCI DALAM REFORMASI PEMASYARAKATAN BARU
- KOLABORASI HUKUM INTERNASIONAL: INDONESIA DAN RUSIA SEGERA SAHKAN PERJANJIAN EKSTRADISI
- KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL KAJI PENYESUAIAN SANKSI DALAM REGULASI
- KONSOLIDASI CAPAIAN KINERJA, DJPP IKUTI MONITORING DAN EVALUASI NASIONAL 2025
- KOORDINASI PENEGASAN KEWARGANEGARAAN RI BAGI WNI DI LUAR WILAYAH NKRI
- LANGKAH LANJUT REFORMASI HUKUM: RAPAT VIRTUAL BAHAS RPP PIDANA DAN TINDAKAN
- LANGKAH NYATA PEMBARUAN HUKUM: DJPP GELAR UJI PUBLIK RUU PENYESUAIAN PIDANA
- LANJUTAN PEMBAHASAN RUU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
- LANJUTAN PENYUSUNAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2002
- LANJUTAN PENYUSUNAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2002
- LANJUTAN PENYUSUNAN RUU GRASI, AMNESTI, ABOLISI, & REHABILITASI
- LAPORAN TIM PERUMUS DAN TIM SINKRONISASI RUU PATEN DIBAHAS INTENSIF DALAM RAPAT PANJA
- MATANGKAN NASKAH URGENSI SERVICE CONVENTION: PEMERINTAH, AKADEMISI, DAN PENGADILAN BAHAS LANGKAH STRATEGIS
- MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PENYUSUNAN RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
- MEMPERKUAT PERLINDUNGAN JAKSA: DITJEN PP GELAR RAPAT BAHAS RPP DENGAN POLRI DAN KEJAKSAAN
- MENJAGA REGULASI TETAP SELARAS: HENDRA KURNIA SOROTI PERAN KUNCI PERANCANG HADAPI DISINTEGRASI PUSAT-DAERAH
- MENJAWAB TANTANGAN DIGITAL: PEMERINTAH BAHAS ATURAN LISENSI LAGU DAN MUSIK
- MENUJU HARMONISASI: PENYUSUNAN RPP TATA CARA PERUBAHAN PIDANA DALAM PROSES
- MENUJU PERADILAN DIGITAL: DJPP BAHAS RPERPRES SPPT TI DALAM RAPAT PAK ANTAR-KEMENTERIAN
- MENUJU PERADILAN DIGITAL: PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERPRES SISTEM PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
