- PEMERINTAH BAHAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
- PEMERINTAH BAHAS RANCANGAN PERPRES BARU UNTUK TINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PEMERINTAH BAHAS RPP TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI DALAM RAPAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN
- PEMERINTAH BAHAS RUU NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA: TEGASKAN KRITERIA OPERASI TERKENDALI
- PEMERINTAH BAHAS RUU PENYESUAIAN PIDANA: LANGKAH STRATEGIS IMPLEMENTASI KUHP BARU
- PEMERINTAH BAHAS TATA CARA PERUBAHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI: DORONG PENDEKATAN KEADILAN YANG LEBIH MANUSIAWI
- PEMERINTAH DAN DPR BAHAS PERUBAHAN UU PATEN, PRIORITASKAN KEBUTUHAN NASIONAL
- PEMERINTAH DAN KOALISI SIPIL BAHAS RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI DAN PENYESUAIAN PIDANA
- PEMERINTAH GELAR RAPAT BAHAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LISENSI LAGU DAN MUSIK
- PEMERINTAH KAJI ULANG TATA CARA PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM UNTUK KEPASTIAN HUKUM YANG LEBIH BAIK
- PEMERINTAH KEMBALI BAHAS TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN: LANGKAH STRATEGIS IMPLEMENTASI KUHP BARU
- PEMERINTAH MATANGKAN KEPPRES KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI ANTAR-KEMENTERIAN DIPERKUAT
- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PINJAMAN DALAM JARINGAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PEMERINTAH MATANGKAN REGULASI GRASI, AMNESTI, ABOLISI, DAN REHABILITASI
- PEMERINTAH MATANGKAN RPP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- PEMERINTAH MATANGKAN RPP TATA CARA PERUBAHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA MATI
- PEMERINTAH MATANGKAN RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN PENDEKATAN HAM DAN KEADILAN PROGRESIF
- PEMERINTAH PASTIKAN KESEIMBANGAN BEBAN KERJA DAN MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MELALUI RPP TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER DAN PENGADILAN MILITER TINGGI