-
DJPP KONSISTEN DORONG REGULASI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG BERKUALITAS
-
DJPP LANJUTKAN PEMBAHASAN RPP PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT: WUJUD PENGAKUAN TERHADAP KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL
-
DJPP MENYELENGGARAKAN WEBINAR UJI PUBLIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI: MENJUNJUNG NILAI HAM DAN KEADILAN
-
DJPP PERKUAT KAPASITAS PERANCANG, MANTAPKAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
-
DJPP SIAPKAN REVISI PERPRES JDIHN: BAHAS HUKUM ADAT DAN INTEGRASI SATU DATA HUKUM
-
DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL: INDONESIA MANTAPKAN REGULASI KARTU PEBISNIS APEC
-
FINALISASI DRAF RPERPRES PENGGANTI PERPRES 87/2014 DIPERCEPAT, DJPP FOKUS PADA PENGUATAN TATA KELOLA REGULASI
-
FINALISASI PERUBAHAN PERMENKUMHAM: MANAJEMEN KARIR PNS LEBIH RELEVAN DAN EFEKTIF
-
HARMONISASI ATURAN DAERAH, LANGKAH STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM
-
HARMONISASI RUU PERUBAHAN UU TNI: SINERGI K/L PERKUAT KONSEP PERTAHANAN NEGARA
-
HIDUPKAN HUKUM YANG HIDUP: DJPP PIMPIN HARMONISASI RPP LIVING LAW
-
INDONESIA SIAP HADAPI TANTANGAN GLOBAL, RATIFIKASI STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE JADI LANGKAH STRATEGIS
-
INDONESIA SIAP KEMBANGKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER
-
INDONESIA SIAP MILIKI PAYUNG HUKUM KEAMANAN SIBER, DJPP TUNTASKAN FINALISASI RUU
-
KEMENKUM GELAR FGD BAHAS RUU KEWARGANEGARAAN RI, DORONG PEMBARUAN REGULASI UNTUK MENJAWAB ISU GLOBAL DAN DIASPORA
-
KEMENKUM GELAR RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DIM RUU KUHAP: PERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HAM
-
KEMENKUMHAM PERBARUI ATURAN SPBE UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT DAN EFISIEN
-
KEMENKUMHAM RUMUSKAN RPP PEMASYARAKATAN YANG INKLUSIF
-
KEMENKUMHAM SEPAKAT PERKUAT PENDIDIKAN PENGAYOMAN, BENTUK POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
-
KEMENTERIAN HUKUM BAHAS PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
