- HARMONISASI RUU PERUBAHAN UU TNI: SINERGI K/L PERKUAT KONSEP PERTAHANAN NEGARA
- HIDUPKAN HUKUM YANG HIDUP: DJPP PIMPIN HARMONISASI RPP LIVING LAW
- INDONESIA SIAP HADAPI TANTANGAN GLOBAL, RATIFIKASI STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE JADI LANGKAH STRATEGIS
- INDONESIA SIAP KEMBANGKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER
- KEMENKUM GELAR RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DIM RUU KUHAP: PERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HAM
- KEMENKUMHAM PERBARUI ATURAN SPBE UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG LEBIH CEPAT DAN EFISIEN
- KEMENKUMHAM RUMUSKAN RPP PEMASYARAKATAN YANG INKLUSIF
- KEMENKUMHAM SEPAKAT PERKUAT PENDIDIKAN PENGAYOMAN, BENTUK POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
- KEMENTERIAN HUKUM BAHAS PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI
- KEMENTERIAN HUKUM BAHAS PENGUATAN ATURAN PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PNS
- KEMENTERIAN HUKUM BAHAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
- KEMENTERIAN HUKUM BAHAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN
- KEMENTERIAN HUKUM KAJI SUBSTANSI RUU KEPAILITAN DENGAN MELIBATKAN LINTAS PAKAR
- KEPATUHAN HUKUM: KUNCI UTAMA INTEGRITAS BADAN USAHA DAN TATA KELOLA YANG BAIK
- KETERLIBATAN MASYARAKAT JADI KUNCI DALAM REFORMASI PEMASYARAKATAN BARU
- KOLABORASI HUKUM INTERNASIONAL: INDONESIA DAN RUSIA SEGERA SAHKAN PERJANJIAN EKSTRADISI
- KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL KAJI PENYESUAIAN SANKSI DALAM REGULASI
- KONSOLIDASI CAPAIAN KINERJA, DJPP IKUTI MONITORING DAN EVALUASI NASIONAL 2025
- KOORDINASI PENEGASAN KEWARGANEGARAAN RI BAGI WNI DI LUAR WILAYAH NKRI
- LANGKAH LANJUT REFORMASI HUKUM: RAPAT VIRTUAL BAHAS RPP PIDANA DAN TINDAKAN
- Waktu Pelayanan : Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 15.30 WIB
