BERITA UTAMA::.
BERITA TERBARU ::.
- Kabar Ditjen PP
- Sekretariat
- Dit. Perencanaan
- Dit. Perancangan
- Dit. HPP I
- Dit. HPP II
- Dit. HPP III
- Dit. Litigasi Non Litigasi
- Dit. PPPSI
- Dit. FPPDKD & PPPP
- Tim Kerja Harmonisasi
- Kemenkum
BANGUN IDENTITAS NASIONAL YANG KUAT, DJPP GELAR FGD RUU KEWARGANEGARAAN BERSAMA LINTAS KEMENTERIAN
PERKUAT KEPASTIAN HUKUM CUKAI, DJPP BAHAS RANCANGAN PMK TENTANG PENIMBUNAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI
DJPP DAN FH UNTIRTA JALIN KERJA SAMA PERKUAT PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
DJPP HARMONISASIKAN RANCANGAN PMK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DJPP MENYELENGGARAKAN WEBINAR UJI PUBLIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI: MENJUNJUNG NILAI HAM DAN KEADILAN
DJPP SOSIALISASIKAN SOP PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN FITUR BARU APLIKASI SINERGI
TINGKATKAN KOMPETENSI PERANCANG DAERAH, DJPP DAN JICA GELAR BIMTEK NASIONAL BAGI PERANCANG
DJPP DAN JICA GELAR BIMBINGAN TEKNIS UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI PERANCANG PERATURAN
KUNJUNGAN TIM ITJEN KEMENKUM UNTUK SURVEI PENDAHULUAN AUDIT KETAATAN DI DITJEN PP
TIM AHLI PMC KUNJUNGI DITJEN PP, BAHAS PENYELESAIAN TAHAP BPR DAN ISP
RAPAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI: MENIMBANG ULANG HUKUMAN TERBERAT DI INDONESIA
DJPP GELAR RAPAT KOORDINASI MILESTONE II PROGRAM ECONOMIC INTEGRATION
DJPP PERKUAT PERAN LEGISLASI, BAHAS RUU PENGESAHAN KERJA SAMA PERTAHANAN RI–TURKI
DJPP KAWAL RAPAT DPR, PROLEGNAS 2025–2029 TETAPKAN 198 RUU DAN 67 PRIORITAS BARU
DJPP PERKUAT PERENCANAAN LEGISLASI DAERAH MELALUI RAPAT ASISTENSI PROPEMPERDA DI SULSEL
BANGUN IDENTITAS NASIONAL YANG KUAT, DJPP GELAR FGD RUU KEWARGANEGARAAN BERSAMA LINTAS KEMENTERIAN
DJPP MENYELENGGARAKAN WEBINAR UJI PUBLIK RUU PELAKSANAAN PIDANA MATI: MENJUNJUNG NILAI HAM DAN KEADILAN
RAPAT LANJUTAN RUU KEAMANAN SIBER: FOKUS PADA SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA
PEMERINTAH BAHAS RUU PENYESUAIAN PIDANA: LANGKAH STRATEGIS IMPLEMENTASI KUHP BARU
MENJAGA REGULASI TETAP SELARAS: HENDRA KURNIA SOROTI PERAN KUNCI PERANCANG HADAPI DISINTEGRASI PUSAT-DAERAH
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA OTORITA IKN TENTANG RENCANA STRATEGIS OTORITA IKN TAHUN 2025–2029
BAHAS ISU PENDING, RAPAT HARMONISASI RPP DESA DIGELAR VIRTUAL DIPIMPIN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN
RAPAT KONSINYASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERMENKUM: PERKUAT TATA KELOLA JDIH KEMENTERIAN HUKUM
RAPAT PLENO RPMH BAHAS TATA CARA PENGHARMONISASIAN PERDA DAN PERKADA
DJPP KAWAL PEMBAHASAN RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER BERSAMA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT
DJPP TERIMA AUDIENSI GTRA KABUPATEN PASER BAHAS KEPASTIAN HUKUM LAHAN EKS-HPL
DJPP KOORDINASIKAN HARMONISASI RPERPRES HAK KEUANGAN KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI DPN
RANCANGAN PERPRES PENDIDIK KLINIS DIBAHAS, FOKUS PADA PENGUATAN SDM KESEHATAN
DJPP HADIRI RAPAT PAK RANCANGAN PERUBAHAN PERPRES KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
RAPAT HARMONISASI RAMPUNGKAN RANCANGAN PERATURAN OTK BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS
PERKUAT KEPASTIAN HUKUM CUKAI, DJPP BAHAS RANCANGAN PMK TENTANG PENIMBUNAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI
DJPP HARMONISASIKAN RANCANGAN PMK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
RAPAT PLENO DJPP HARMONISASI RANCANGAN PMK TENTANG THT, JKK, DAN JKM BAGI ASN, TNI, DAN POLRI
DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PMK TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DJPP GELAR RAPAT HARMONISASI RENCANA STRATEGIS LKPP 2025–2029: WUJUDKAN PERENCANAAN YANG ADAPTIF DAN AKUNTABEL
PEMERINTAH HADIRI SIDANG MK: TEGASKAN PROSES LEGISLASI UU NO. 3 TAHUN 2025 SUDAH SESUAI KONSTITUSI
DIRJEN PP HADIRI SIDANG MK TERKAIT UJI MATERI UU EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PIDANA
JUDICIAL REVIEW UU DESA: DITJEN PP TERIMA AUDIENSI KEPALA DESA UNTUK PENEGASAN PUTUSAN MK
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HADIRI SIDANG PLENO PENGUCAPAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 14/PUU-XXIII/2024
PEMERINTAH SIAPKAN JAWABAN GUGATAN UU TAPERA DI MK
DORONG DIGITALISASI REGULASI, DITJEN PP GELAR KICKOFF MEETING PEMANFAATAN AI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERMENKUM TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PT DAN YAYASAN DALAM BNRI DAN TBNRI DIBAHAS
DORONG OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA, PEMERINTAH KEBUT PENYUSUNAN RPP JENIS DAN TARIF PNBP KEMENKUM
P3SI DORONG AKSELERASI PENERJEMAHAN PERDA BALI KE BAHASA INGGRIS
DJPP DAN JICA BAHAS PEMANFAATAN AI DALAM DIGITALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DJPP HADIRI RAPAT PEMBAHASAN KONSEP PEDOMAN KEPATUHAN HUKUM DI BPHN
SINERGI PERKUAT TATA RUANG: RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR BAHAS RDTR DI JAKARTA
DJPP GELAR SOSIALISASI DAN SIMULASI PEMUTAKHIRAN DATA PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN SECARA ELEKTRONIK
SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PERANCANG: WUJUD PENGUATAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DIRJEN PP MEMBUKA SECARA RESMI SOSIALISASI UJI KOMPETENSI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGHARMONISASIAN SECARA ELEKTRONIK
DJPP GELAR RAPAT TIM KECIL BAHAS ATURAN PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI
PEMERINTAH BAHAS PERATURAN BARU UNTUK TANGANI NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BRIN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
HARMONISASI PERATURAN MENTERI PERTAHANAN DIHARAPKAN TINGKATKAN PENGELOLAAN PNBP DI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI
RAPAT PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN UNTUK TARIF LAYANAN BANDAR UDARA DIGELAR SECARA DARING
-
SK Kepengurusan Diterima, Sekjen PSI Sebut Pelayanan Kemenkum Super Cepat
Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, telah mengesahkan surat keputusan (SK) tentang kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Supratman menyerahkan SK tersebut secara
... -
RUU Pidana Mati Berlandaskan Prinsip HAM
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati untuk menggantikan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
... -
Menkum Mediasi Dualisme PPP, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Jadi Wakilnya
Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terakhir. Hari ini, Senin (06/10/2025) Supratman mengesahkan Surat Keputusan
...
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Telepon/Fax : (021) 5264517